PAK PRESIDEN JOKOWI MULAI BINGUNG
Empat hari sudah, Pak Presiden Jokowi dilantik. Euforia masyarakat baik yang pada saat pilpres menjadi Tim Sukses, Relawan, Pendukung atau sekedar pemilih, bahkan yang tidak memilih pun larut dalam sukacita yang begitu luar biasa; mungkin perayaan kemenangan Barack Obama saja kalah jauh dari antusiasme rakyat Indonesia menyambut Sang Presiden Baru.
Rakyat kini benar-benar menunggu kinerja Pak Presiden, sebagiamana Beliau pidatokan pada saat pelantikan bahwa ia bersama jajaran kabinetnya akan segera kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat. dan dengan penuh keyakinan beliau mengatakan akan segera mengumumkan jajaran kabinetnya sehari setelah ia dilantik. Namun apa daya; hingga h+4 ini, kabinet dengan unsur jajarannya itu tak kunjung jua diumumkan.
Pelibatan KPK juga PPATK dalam mengoreksi kebersihan personal yang akan dijadikan Menteri, serta (mungkin) intervensi dari Partai Politik yang mungkin sedemikian kuat, diyakini publik menjadi ganjalan hingga h+4 kabinet Jokowi-JK ini belum juga diumumkan. Memang kita menyadari hal-hal baru yang ditempuh Jokowi sebagai Presiden patut diapresiasi, namun kelambatan pengumuman kabinetnya juga diyakini akan memberi dampak kurang baik bagi Pak Presiden. Kebingungan yang tampak meski sekuat tenaga disembunyikan tetap menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.
Belum lagi janji-janji Beliau ketika kampanye, telah dinantikan rakyat Indonesia yang memang apa yang dulu diobral ketika kampanye pada pelaksanaannya tidak semudah mengucapkannya. lihat saja berbagai pernyataan Pak Presiden ketika kampanye antara lain:
1. Mengumumkan kabinet sehari setelah pelantikan
2. Mengumpulkan seluruh kepala desa se Indonesia, dua hari setelah dilantik sehingga Program Pemerintah yang baru langsung sampai kepada pelaksana pemerintahan terbawah bukan pada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.
3. Mengganti kementrian yang tidak produktif sehingga kabinet menjadi ramping
4. Mengalihkan berbagai subsidi yang salah sasaran pada hal-hal yang lebih dibutuhkan rakyat seperti pupuk, pendidikan, kesehatan, dll.
5. dan lain-lain
Beberapa point di atas, malah sudah mulai mengalami hambatan misalnya perampingan kabinet, ernyata itu pun susah juga, mengingat Pak Presiden harus mengakomodir juga kepentingan partai politik pendukung. Demikian pula untuk membuat kementrian baru ternyata butuh anggaran besar karena menyangkut SOTK, gedung perkantoran, dan lain-lain belum lagi gaji dan tunjangan-tunjangan lain bagi para pejabatnya. Demikian pula dengan pemberian nama, ternyata harus merubah nomenklatur yang meski tidak perlu persetujuan DPR, namun surat pemberitahuannya harus juga diketahui DPR. Bayangkan apabila harus disetujui DPR, bisa ramai lagi DPR, lantas adu kuat lagi antar koalisi sehingga energi untuk bekerja itu bisa tersedot untuk hal-hal seperti itu saja.
Rakyat kini benar-benar menunggu kinerja Pak Presiden, sebagiamana Beliau pidatokan pada saat pelantikan bahwa ia bersama jajaran kabinetnya akan segera kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat. dan dengan penuh keyakinan beliau mengatakan akan segera mengumumkan jajaran kabinetnya sehari setelah ia dilantik. Namun apa daya; hingga h+4 ini, kabinet dengan unsur jajarannya itu tak kunjung jua diumumkan.
Pelibatan KPK juga PPATK dalam mengoreksi kebersihan personal yang akan dijadikan Menteri, serta (mungkin) intervensi dari Partai Politik yang mungkin sedemikian kuat, diyakini publik menjadi ganjalan hingga h+4 kabinet Jokowi-JK ini belum juga diumumkan. Memang kita menyadari hal-hal baru yang ditempuh Jokowi sebagai Presiden patut diapresiasi, namun kelambatan pengumuman kabinetnya juga diyakini akan memberi dampak kurang baik bagi Pak Presiden. Kebingungan yang tampak meski sekuat tenaga disembunyikan tetap menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.
Belum lagi janji-janji Beliau ketika kampanye, telah dinantikan rakyat Indonesia yang memang apa yang dulu diobral ketika kampanye pada pelaksanaannya tidak semudah mengucapkannya. lihat saja berbagai pernyataan Pak Presiden ketika kampanye antara lain:
1. Mengumumkan kabinet sehari setelah pelantikan
2. Mengumpulkan seluruh kepala desa se Indonesia, dua hari setelah dilantik sehingga Program Pemerintah yang baru langsung sampai kepada pelaksana pemerintahan terbawah bukan pada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.
3. Mengganti kementrian yang tidak produktif sehingga kabinet menjadi ramping
4. Mengalihkan berbagai subsidi yang salah sasaran pada hal-hal yang lebih dibutuhkan rakyat seperti pupuk, pendidikan, kesehatan, dll.
5. dan lain-lain
Beberapa point di atas, malah sudah mulai mengalami hambatan misalnya perampingan kabinet, ernyata itu pun susah juga, mengingat Pak Presiden harus mengakomodir juga kepentingan partai politik pendukung. Demikian pula untuk membuat kementrian baru ternyata butuh anggaran besar karena menyangkut SOTK, gedung perkantoran, dan lain-lain belum lagi gaji dan tunjangan-tunjangan lain bagi para pejabatnya. Demikian pula dengan pemberian nama, ternyata harus merubah nomenklatur yang meski tidak perlu persetujuan DPR, namun surat pemberitahuannya harus juga diketahui DPR. Bayangkan apabila harus disetujui DPR, bisa ramai lagi DPR, lantas adu kuat lagi antar koalisi sehingga energi untuk bekerja itu bisa tersedot untuk hal-hal seperti itu saja.
Komentar